s128pro.com
Rencana pengangkatan pegawai SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai reaksi keras dari Aliansi R4. Mereka menyebut kebijakan tersebut sebagai kondisi yang “miris” karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Aliansi R4 menyoroti banyaknya tenaga honorer kategori R4 yang telah bekerja bertahun-tahun di instansi pemerintah, namun hingga kini belum memperoleh kepastian status. Di sisi lain, pegawai SPPG justru disebut mendapatkan jalur pengangkatan yang lebih cepat.
Menurut mereka, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan birokrasi. Perbedaan perlakuan antar kelompok tenaga non-ASN dikhawatirkan memperlebar ketimpangan dan memicu polemik berkepanjangan.
Aliansi R4 juga mempertanyakan dasar kebijakan pengangkatan tersebut. Mereka meminta pemerintah membuka skema dan pertimbangan secara transparan agar publik memahami alasan prioritas yang diberikan kepada pegawai SPPG.
Baca juga: Koleksi Fashion Terkini Memeriahkan Indonesia Garden Show 2026
Baca juga:Menteri PANRB Dorong Pemulihan Pascabencana Lebih Cepat
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan pegawai SPPG dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan regulasi yang berlaku. SPPG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung program pelayanan publik tertentu.
Meski demikian, Aliansi R4 menilai pemerintah seharusnya menyusun kebijakan yang lebih inklusif. Mereka berharap ada solusi komprehensif yang tidak meninggalkan tenaga honorer lain yang juga menunggu kejelasan status.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut. Desakan agar pemerintah menyusun peta jalan penataan tenaga non-ASN secara adil semakin menguat dari berbagai pihak.